Plt. Bupati Subandi Memberikan Apresiasi Atas Kehadiran LBH No Viral No Justice
SIDOARJO/MEDIASOROTMATA.COM – Deklarasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) No Viral No Justice yang dipimpin oleh Cak Sholeh, berlangsung pada Minggu (2/2/2025) di halaman Ruko Vila Jasmine, menarik perhatian masyarakat.
LBH ini hadir sebagai respons terhadap fenomena era digital, di mana kecepatan informasi sering memengaruhi penanganan kasus hukum. Plt Bupati Sidoarjo, Subandi, S.H., M.Kn., turut hadir dalam deklarasi tersebut.
Subandi memberikan apresiasi atas kehadiran LBH No Viral No Justice, yang fokus pada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu dan membutuhkan pendampingan hukum.
“Hadirnya LBH No Viral No Justice merupakan inisiatif penting yang diharapkan dapat memberikan bantuan hukum yang adil dan tepat bagi masyarakat. Masyarakat Sidoarjo, khususnya yang kurang mampu, bisa mendapatkan akses hukum yang lebih mudah dan terjamin,” ujar Subandi.
Fenomena “viral” di media sosial sering mempercepat eksposur isu publik, termasuk permasalahan hukum. Namun, hal ini juga dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kasus-kasus tertentu. LBH ini hadir untuk memberikan solusi yang lebih bijak dan sistematis terhadap fenomena tersebut.
Subandi juga melihat bahwa LBH No Viral No Justice dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan setiap warga Sidoarjo mendapatkan keadilan, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam memberikan akses hukum yang setara dan melindungi hak-hak masyarakat Sidoarjo.
Sementara itu, Cak Sholeh juga menambahkan, jadi dengan deklarasi ini teman-teman langsung bisa bekerja, sebab apa, persoalan di Sidoarjo ini sangat banyak. Ada persoalan tanah, persoalan pendidikan dimana sekolah-sekolah masih banyak melakukan pungli, yang mana selama ini belum ada yang advokasi,” ucap Cak Sholeh.
“Harapannya kita dari lembaga No viral No justice ini bisa mengawal semua sekolah negeri baik itu SD, SMP, SMA yang sudah dibayar oleh pemerintah tidak boleh ada pungutan apapun. “Yang kedua juga masalah kesehatan bagaimana sekarang ini sering muncul persoalan bpjs, masyarakat miskin yang tidak terdaftar bpjs tapi dia miskin sehingga ditolak oleh rumah sakit, ini harus dibantu LBH,” jelasnya.
Meskipun kita hubungan baik dengan bupati, tapi kalau ada birokrasi yang salah tetap kita akan meng advokasi tanpa tedeng aling-aling, karenatujuannya mengawal bagaimana sidoarjo lebih baik sidoarjo lebih maju jadi jangan mentang-mentang Plt atau Bupatinya itu baik dengan kita terus birokrasi itu bisa se enaknya terus kalau salah tetap ikita ingatkan,” punkas Cak Sholeh,” (Nuri)
